Perkuat Akuntabilitas Kinerja, Bawaslu Pohuwato Serahkan Laporan Akhir Pengawasan dan Kehumasan 2025

Jakarta - Anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Amran Hulubangga, turut serta dalam penyampaian Laporan Akhir Pencegahan Pengawasan, Pengawasan Partisipatif, dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2025 serta Laporan Akhir Kehumasan Tahun 2025 kepada Bawaslu Republik Indonesia, Selasa (23/12/2025). Penyampaian laporan ini merupakan bagian dari pertanggungjawaban kinerja divisi pengawasan dan kehumasan sepanjang tahun anggaran 2025.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad, selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, serta didampingi oleh Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Kehadiran jajaran Bawaslu kabupaten/kota, termasuk Bawaslu Pohuwato, mencerminkan sinergi dan konsolidasi pelaksanaan program pengawasan dan kehumasan di tingkat daerah.

Laporan yang disampaikan memuat berbagai capaian pelaksanaan program pencegahan, penguatan pengawasan partisipatif, hubungan antar lembaga, serta pengelolaan kehumasan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Dokumen tersebut juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pengawasan pemilu yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Anggota Bawaslu Pohuwato, Amran Hulubangga, menyampaikan bahwa penyampaian laporan akhir ini merupakan bentuk komitmen Bawaslu Pohuwato dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi kinerja kelembagaan. “Laporan akhir ini menjadi cerminan kerja-kerja pencegahan dan kehumasan yang telah kami laksanakan sepanjang tahun 2025. Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar penguatan strategi pencegahan dan pengawasan partisipatif ke depan,” ujar Amran.

Ia menambahkan bahwa sinergi antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sangat penting untuk memastikan seluruh program pencegahan dan kehumasan berjalan selaras dengan kebijakan nasional. “Melalui kegiatan ini, kami berkomitmen untuk terus memperkuat peran pencegahan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta membangun komunikasi publik yang informatif dan edukatif demi menjaga kualitas demokrasi,” pungkasnya.