Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

Tugas Bawaslu Kabupaten sesuai dengan Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 2017 antara lain :

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.

2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota,

3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;

4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota,

6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksankan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

8. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota;

2. Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Wilayah kabupaten/kota.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

1. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

2. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

3. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

4. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan

5. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

1. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/Kota;

2. Memverivikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;

3. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;

4. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan

5. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;

2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kebupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajianya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;

3. Menerima, memeriksa memediasi atau mengajudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

4. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dankewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

7. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan

8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;

3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;

5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data-data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan

7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    

Tugas Panwaslu Kecamatan (Pasal 105) :

Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Meliputi:

• Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan.
• Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan.
• Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah terkait.
• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
• Menyampaikan hasil pengawasan terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan/atau tindak pidana Pemilu.
• Menginvestigasi informasi awal dugaan pelanggaran Pemilu.
• Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kecamatan;

Mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Antara lain:

• Pemutakhiran data pemilih.
• Pencalonan peserta Pemilu.
• Kampanye dan dana kampanye.
• Pengadaan serta distribusi logistik Pemilu.
• Pemungutan dan penghitungan suara.
• Rekapitulasi hasil penghitungan suara.
• Pelaksanaan tindak lanjut putusan pelanggaran dan sengketa Pemilu

Tugas Lainnya

• Mencegah praktik politik uang.
• Mengawasi netralitas pihak yang dilarang terlibat dalam kampanye.
• Mengelola arsip pengawasan.
• Melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
   

Wewenang Panwaslu Kecamatan (Pasal 106)

Panwaslu Kecamatan berwenang untuk:

• Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Pemilu.
• Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu serta memberikan rekomendasi kepada pihak yang berwenang.
• Merekomendasikan kepada instansi terkait melalui Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas pihak-pihak yang dilarang ikut kampanye.
• Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa yang berhalangan sementara setelah mendapat pertimbangan Bawaslu Kabupaten/Kota.
• Meminta bahan keterangan kepada pihak terkait untuk kebutuhan pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu.
• Membentuk Panwaslu Kelurahan/Desa serta mengangkat dan memberhentikan anggotanya dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten/Kota.
• Mengangkat dan memberhentikan Pengawas TPS dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa.
• Melaksanakan wewenang lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Sumber Undang-undang 7 tahun 2017