Bawaslu Pohuwato Terima Kunjungan Bawaslu RI untuk Monitoring Pengelolaan Keuangan dan Pendampingan BMN
|
Marisa - Bawaslu Kabupaten Pohuwato menerima kunjungan tim Bawaslu RI dalam rangka monitoring pengelolaan keuangan bagi Satuan Kerja (Satker) baru serta pendampingan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Senin (08/12/2025). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan administrasi, tata kelola anggaran, dan penataan aset setelah proses pemisahan DIPA dari Bawaslu Provinsi Gorontalo.
Kepala Sekretariat Bawaslu Pohuwato, Rahmat A. Djakaria, menyambut langsung tim Bawaslu RI di ruang kerjanya. Menurut Rahmat, proses penyiapan dokumen dan mekanisme keuangan sebagai Satker baru berjalan lancar berkat komunikasi yang intens dengan instansi terkait. “Dalam proses pemisahan DIPA dari Bawaslu Provinsi Gorontalo, Alhamdulillah tidak mengalami kendala. Koordinasi kami dengan KPPN Marisa berjalan rutin dan kami selalu mendapatkan pendampingan dari pegawai KPPN,” ujar Rahmat.
Selain pengelolaan keuangan, kunjungan tersebut juga menyoroti penataan dan kondisi terkini BMN di lingkungan Bawaslu Pohuwato. Rahmat mengungkapkan bahwa sejumlah aset telah diidentifikasi mengalami kerusakan dan saat ini telah dilaporkan secara berjenjang. “Untuk BMN, ada beberapa aset yang sudah rusak dan semuanya sudah kami identifikasi. Selanjutnya kami laporkan ke Bawaslu Provinsi sebagai bagian dari prosedur penanganan aset,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rahmat berharap proses penataan aset dapat ditindaklanjuti melalui pengadaan barang pada tahun anggaran berikutnya sehingga kebutuhan operasional kelembagaan dapat terpenuhi maksimal. “Kami berharap tahun depan bisa dialokasikan pengadaan untuk BMN yang telah rusak, agar pelayanan dan operasional kelembagaan dapat berjalan lebih optimal,” tambahnya.
Kunjungan Bawaslu RI ini menjadi bagian dari upaya penguatan kelembagaan sekaligus memastikan standar pengelolaan keuangan dan aset di tingkat kabupaten berjalan sesuai ketentuan nasional. “Pendampingan seperti ini sangat membantu kami sebagai Satker baru untuk memastikan setiap langkah administrasi berada pada koridor yang tepat,” tutup Rahmat.