Munawar: Konsolidasi Demokrasi Bukan Sekadar Silaturahmi, tetapi Menyamakan Pemahaman

Marisa - Anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Munawar, menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi bersama partai politik bukan sekadar menjadi ajang silaturahmi, melainkan ruang untuk membangun kesamaan pemahaman antara penyelenggara pemilu, pengawas, dan peserta politik dalam menghadapi pemilihan mendatang. Senin (26/10/2026).

Menurut Munawar, komunikasi yang terjalin melalui forum konsolidasi perlu diarahkan pada pembahasan substansi kepemiluan, termasuk pemahaman terhadap regulasi, potensi pelanggaran, serta tanggung jawab masing-masing pihak dalam menjaga proses demokrasi.

Ia menilai kesamaan pemahaman menjadi penting karena penyelenggara pemilu, pengawas, dan peserta politik memiliki peran yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam menciptakan proses pemilihan yang tertib dan berintegritas. Pemahaman yang baik terhadap aturan diharapkan dapat meminimalkan perbedaan penafsiran dan mencegah terjadinya pelanggaran.

“Konsolidasi demokrasi ini bukan semata-mata kegiatan silaturahmi. Lebih dari itu, kita ingin membangun kesamaan pemahaman antara penyelenggara pemilu, pengawas, dan peserta politik mengenai aturan serta tanggung jawab masing-masing dalam menghadapi pemilihan mendatang,” demikian penyampaian Munawar.

Ia menambahkan, partai politik perlu memiliki pemahaman yang memadai terhadap ketentuan kepemiluan agar setiap aktivitas politik dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di sisi lain, Bawaslu juga perlu membuka ruang komunikasi untuk menjelaskan aspek pengawasan dan menerima masukan dari peserta politik.

“Dengan adanya komunikasi dan diskusi seperti ini, kita dapat membahas berbagai persoalan yang berpotensi muncul, termasuk kendala dalam penerapan regulasi dan upaya pencegahan pelanggaran. Tujuannya agar semua pihak memiliki pemahaman yang lebih baik sehingga kompetisi politik dapat berlangsung secara sehat dan sesuai aturan,” lanjutnya.

Dalam konteks persiapan pemilihan mendatang, Munawar memandang bahwa pengawasan tidak hanya bergantung pada kerja lembaga pengawas, tetapi juga membutuhkan kesadaran peserta politik untuk mematuhi ketentuan. Partai politik dapat berperan dalam memberikan pemahaman kepada kader dan simpatisan mengenai pentingnya menjaga integritas proses pemilu.

Konsolidasi demokrasi ini juga menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi persoalan yang memerlukan perhatian bersama, termasuk kemungkinan perbaikan regulasi, penguatan pengawasan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mencegah praktik-praktik yang mencederai demokrasi.

Melalui forum tersebut, Bawaslu Kabupaten Pohuwato berharap terbangun hubungan kelembagaan yang produktif dengan partai politik, disertai pemahaman yang lebih selaras mengenai aturan dan tanggung jawab kepemiluan. Dengan demikian, upaya pencegahan pelanggaran dapat dilakukan secara lebih efektif dan kompetisi politik dapat berlangsung secara jujur, adil, serta bermartabat.