Bawaslu Pohuwato dan PKB Perkuat Konsolidasi Demokrasi untuk Perbaikan Pemilu

Marisa - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pohuwato melaksanakan konsolidasi demokrasi bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pohuwato sebagai upaya memperkuat komunikasi dan menyerap masukan dari partai politik terkait perbaikan penyelenggaraan pemilu ke depan. Senin (26/10/2026).

Kegiatan ini menjadi ruang dialog antara Bawaslu dan partai politik untuk membahas berbagai persoalan kepemiluan, mulai dari penyempurnaan regulasi, penguatan pengawasan, kepastian hukum, hingga tantangan demokrasi di tengah perkembangan teknologi digital.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Yolanda Harun, memandang konsolidasi demokrasi sebagai kesempatan untuk membangun komunikasi dengan partai politik sekaligus menghimpun berbagai pandangan dan masukan. Masukan tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong penyelenggaraan pemilu yang semakin baik, transparan, dan berintegritas pada masa mendatang.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Munawar, menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sarana menyamakan pemahaman antara penyelenggara pemilu, pengawas, dan peserta pemilu mengenai pentingnya menjaga kualitas demokrasi. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai pihak diharapkan dapat memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

Dalam diskusi bersama jajaran DPC PKB Kabupaten Pohuwato yang diwakili Marwan Usman, Syaiful Kadir, dan Ahmad Lakoro, sejumlah masukan disampaikan terkait kebutuhan pembenahan sistem kepemiluan. PKB menilai penyempurnaan Undang-Undang Pemilu penting dilakukan, terutama untuk menyederhanakan aspek administrasi yang berpotensi memengaruhi ketepatan penghitungan suara serta beban kerja petugas di lapangan.

Selain itu, pembahasan turut menyoroti pentingnya kepastian hukum yang adil bagi seluruh peserta pemilu, penyempurnaan mekanisme penyelesaian sengketa, penguatan keterwakilan suara masyarakat daerah, serta pengaturan ambang batas yang mendukung sistem multipartai yang sehat dan inklusif.

Aspek pengawasan juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. PKB mendorong penguatan kelembagaan pengawas pemilu agar mampu menangani pelanggaran secara efektif, termasuk politik uang dan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Tantangan lain yang dinilai perlu mendapat perhatian ialah penyebaran disinformasi serta pengawasan kampanye di ruang digital yang semakin berkembang.

PKB Kabupaten Pohuwato juga menyampaikan keinginan untuk mendorong keterlibatan kader partai dalam pengawasan pemilu. Partisipasi tersebut diharapkan tidak hanya terbatas pada peran sebagai peserta pemilu, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama menjaga proses demokrasi. Pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula, turut menjadi perhatian, termasuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menggunakan hak pilih dan menolak praktik politik uang.

Melalui konsolidasi demokrasi ini, Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan PKB Kabupaten Pohuwato memiliki ruang untuk bertukar pandangan mengenai tantangan kepemiluan sekaligus menyampaikan gagasan perbaikan. Berbagai masukan yang muncul diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bersama untuk mendorong pemilu yang lebih jujur, adil, transparan, dan bermartabat.

Konsolidasi dengan partai politik merupakan salah satu upaya membangun demokrasi yang partisipatif. Dengan komunikasi dan kolaborasi yang berkelanjutan, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mengambil peran dalam menjaga integritas pemilu serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.