Pleno Rutin Bawaslu Pohuwato Matangkan Persiapan Kerja Sama Lintas Instansi

Marisa - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pohuwato melaksanakan rapat pleno rutin pada Rabu (21/10/2026). Rapat yang dipimpin Ketua Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Yolanda Harun, tersebut membahas persiapan pelaksanaan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Kejaksaan, Kepolisian, dan Universitas, evaluasi kegiatan selama sepekan terakhir, serta sejumlah agenda kelembagaan lainnya.

Rapat pleno dihadiri Anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Munawar dan Amran Hulubangga, Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Asni Saipi, Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Hukum (P2H) Herlinda Mansur, serta notulis rapat Ahmad Manueke.

Mengawali rapat, Yolanda Harun menyampaikan sejumlah agenda yang menjadi perhatian bersama, khususnya rencana pelaksanaan MoU dengan Kejaksaan, Kepolisian, dan Universitas yang dijadwalkan berlangsung pada pekan berikutnya. Ia menekankan pentingnya kesiapan seluruh aspek administrasi hingga pelaksanaan kegiatan agar agenda tersebut dapat berjalan dengan baik.

Menurut Yolanda, persiapan perlu dilakukan secara terencana dan terkoordinasi, sehingga setiap tahapan pelaksanaan MoU dapat dipersiapkan secara optimal. Sinergi dengan berbagai lembaga tersebut diharapkan menjadi langkah strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Pohuwato.

Selain membahas persiapan MoU, rapat pleno juga menjadi ruang evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan selama sepekan terakhir. Evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan pelaksanaan program kerja, mengidentifikasi hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, serta memastikan agenda kelembagaan berjalan sesuai dengan perencanaan.

Dalam rapat tersebut, jajaran pimpinan dan sekretariat turut membahas agenda rutin lainnya sebagai bagian dari koordinasi internal dan upaya menjaga efektivitas pelaksanaan tugas kelembagaan.

Melalui rapat pleno rutin ini, Bawaslu Kabupaten Pohuwato terus memperkuat koordinasi antara pimpinan dan jajaran sekretariat, sekaligus memastikan setiap rencana kegiatan dipersiapkan secara matang. Persiapan MoU dengan Kejaksaan, Kepolisian, dan Universitas diharapkan dapat memperkuat sinergi kelembagaan serta mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu secara profesional dan berintegritas.