Fadjri: Hasil Pengawasan Harus Menjadi Pijakan Menentukan Langkah Berikutnya

Marisa - Penguatan pengawasan tidak hanya dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan di lapangan, tetapi juga membutuhkan evaluasi, pemetaan risiko, dan pengelolaan program secara berkelanjutan. Hal tersebut menjadi perhatian Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Moh. Fadjri Arsyad, dalam kunjungan pembinaan dan peningkatan kapasitas jajaran Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Senin (28/09/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Fadjri mendorong Bawaslu Pohuwato untuk terus memperkuat hasil-hasil pengawasan yang telah dilakukan. Menurutnya, setiap kegiatan pengawasan perlu terdokumentasi dan menjadi bahan evaluasi untuk melihat perkembangan serta potensi persoalan yang perlu diantisipasi.

“Hasil pengawasan yang sudah dilakukan harus terus kita perkuat. Bukan hanya selesai pada pelaksanaan kegiatan, tetapi bagaimana hasil tersebut menjadi bahan evaluasi dan pijakan untuk menentukan langkah pengawasan berikutnya,” ujar Fadjri.

Ia juga menyoroti sejumlah program kelembagaan yang dapat terus dimaksimalkan Bawaslu Pohuwato, salah satunya Apel Pengawasan. Kegiatan tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan edukasi kepemiluan sekaligus membangun kesadaran pengawasan di tengah masyarakat, khususnya generasi muda.

Selain Apel Pengawasan, Fadjri turut mendorong penguatan program Kampung Pengawasan. Menurutnya, program tersebut dapat menjadi ruang untuk membangun keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proses demokrasi di lingkungannya masing-masing.

“Kampung Pengawasan harus terus kita lihat sebagai ruang untuk membangun kesadaran masyarakat. Pengawasan tidak hanya menjadi tugas Bawaslu, tetapi membutuhkan partisipasi masyarakat agar demokrasi dapat dikawal secara bersama-sama,” jelasnya.

Fadjri juga menekankan pentingnya pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai salah satu instrumen untuk melihat potensi kerawanan yang dapat muncul pada pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan ke depan.

Menurutnya, pemetaan tersebut perlu menjadi bagian dari persiapan kelembagaan sehingga pengawasan tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga dapat dilakukan berdasarkan potensi risiko yang telah diidentifikasi.

“Pemetaan IKP penting untuk menjadi bahan proyeksi menghadapi Pemilu ke depan. Dari pemetaan itu kita dapat melihat potensi kerawanan dan mempersiapkan langkah pengawasan dengan lebih awal,” kata Fadjri.

Di sisi lain, Fadjri turut menyinggung penguatan keterbukaan informasi publik dan kehumasan. Menurutnya, kerja-kerja kelembagaan yang telah dilakukan perlu diikuti dengan pengelolaan informasi yang baik agar masyarakat dapat mengetahui kinerja lembaga secara tepat.

Hal tersebut juga berkaitan dengan penganugerahan PPID dan kehumasan, yang menurutnya dapat menjadi bagian dari dorongan bagi jajaran untuk terus memperbaiki kualitas layanan informasi dan publikasi kelembagaan.

“PPID dan kehumasan juga harus menjadi perhatian. Kinerja yang baik perlu disampaikan kepada publik melalui informasi yang benar, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Melalui pembinaan tersebut, Fadjri berharap Bawaslu Pohuwato dapat terus memperkuat hasil pengawasan, memaksimalkan program kelembagaan, serta menggunakan pemetaan kerawanan sebagai bagian dari persiapan menghadapi dinamika Pemilu dan Pemilihan ke depan.