Yolanda Harun Ajak Seluruh Pegawai Perkuat Literasi Hukum dan JDIH

Marisa - Ketua Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Yolanda Harun, membuka Rapat Pelaksanaan Workshop Analisis Hukum dalam rangka Peningkatan Kualitas Kajian Hukum di Ruang Rapat Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Senin (12/10/2026). Kegiatan ini ditujukan kepada seluruh pegawai Bawaslu Pohuwato sebagai upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami, menelaah, dan menganalisis persoalan hukum yang berkaitan dengan tugas kelembagaan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Anggota Bawaslu Pohuwato, Amran Hulubangga dan Munawar, serta para pejabat struktural dan seluruh jajaran pegawai Bawaslu Pohuwato.

Dalam arahannya, Yolanda Harun menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pegawai dalam memperkuat pemahaman hukum sekaligus menyosialisasikan produk hukum dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) kepada masyarakat. Menurutnya, penyebarluasan informasi hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab satu bagian, melainkan membutuhkan dukungan dan peran aktif seluruh jajaran di lingkungan Bawaslu Pohuwato.

Ia menjelaskan bahwa JDIH merupakan sarana penting untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai produk dan informasi hukum kepemiluan. Karena itu, seluruh pegawai diharapkan memahami manfaat JDIH dan turut berkontribusi dalam memperkenalkan layanan tersebut kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

Yolanda juga berharap workshop ini dapat meningkatkan kemampuan seluruh pegawai dalam memahami regulasi serta melakukan telaah dan analisis hukum secara cermat, sistematis, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemahaman yang baik terhadap hukum akan membantu jajaran menjalankan tugas secara profesional sekaligus meminimalkan kekeliruan dalam pelaksanaan kewenangan kelembagaan.

Melalui workshop ini, Bawaslu Kabupaten Pohuwato berupaya membangun budaya kerja yang berorientasi pada penguatan kapasitas hukum, keterbukaan informasi, dan integritas. Dengan keterlibatan seluruh pegawai, kualitas kajian hukum diharapkan semakin meningkat dan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.