Wahyudin Akili: Sinergi Jadi Fondasi Penguatan PPID Bawaslu Pohuwato

Marisa - Pelaksanaan Visitasi dan Wawancara Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Bawaslu Kabupaten Pohuwato turut mendapat perhatian dari Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Wahyudin Akili. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan pentingnya menjaga sinergi antara Bawaslu, Komisi Informasi Provinsi Gorontalo, dan Dinas Komunikasi, Informatika Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keterbukaan informasi publik. Rabu (08/07/2026).

Menurut Wahyudin, kehadiran Tim Asesor dalam kegiatan visitasi tidak hanya menjadi bagian dari proses evaluasi, tetapi juga merupakan bentuk pendampingan yang memberikan nilai positif bagi pengembangan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Bawaslu.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada Komisi Informasi Provinsi Gorontalo dan Dinas Kominfo Provinsi Gorontalo yang selama ini terus memberikan pendampingan kepada Bawaslu. Sinergi yang terbangun menjadi energi positif bagi kami untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik," ujar Wahyudin.

Ia menambahkan bahwa penguatan keterbukaan informasi publik merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kolaborasi yang selama ini terjalin diharapkan terus dipertahankan agar pelayanan informasi kepada masyarakat semakin berkualitas.

"Visitasi ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam menghadirkan layanan informasi yang terbuka, informatif, dan mudah diakses masyarakat. PPID harus terus diperkuat karena menjadi wajah pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu," tegasnya.

Wahyudin berharap hasil dari pelaksanaan visitasi dan wawancara di Bawaslu Pohuwato dapat menjadi motivasi bagi seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan PPID. Menurutnya, komitmen yang dibangun melalui kolaborasi antarlembaga akan semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap Bawaslu sebagai badan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.