Siapkan Pelaksanaan Anggaran 2026, Kasek Bawaslu Pohuwato Hadiri Rapat Nasional Secara Daring

Marisa - Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pohuwato, Rahmat A. Djakaria, mengikuti Rapat Pembahasan Pelaksanaan Anggaran Awal Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia, Jumat (09/01/2026). Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting.

Rapat ini digelar dalam rangka persiapan awal pelaksanaan anggaran Tahun 2026 pada satuan kerja di lingkungan Bawaslu. Pembahasan difokuskan pada kesiapan administrasi keuangan, penguatan tata kelola anggaran, serta penyamaan persepsi kebijakan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan efektif, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan rapat dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Administrasi Bawaslu RI, La Bayoni. Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Bawaslu RI, Pakerti Luhur, serta Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Jufri Syahruddin, yang masing-masing menyampaikan arahan terkait kebijakan pengelolaan anggaran dan dukungan sumber daya manusia pada Tahun Anggaran 2026.

Kepala Sekretariat Bawaslu Pohuwato, Rahmat A. Djakaria, menilai rapat ini sangat penting sebagai langkah awal dalam memastikan kesiapan satuan kerja daerah, khususnya Bawaslu Pohuwato yang telah berstatus sebagai satuan kerja mandiri. Menurutnya, pemahaman kebijakan sejak awal tahun menjadi kunci dalam pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran.

“Melalui rapat ini, kami memperoleh gambaran yang jelas terkait arah kebijakan pelaksanaan anggaran Tahun 2026. Hal ini menjadi pedoman penting bagi Bawaslu Pohuwato dalam menyusun perencanaan serta memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan tertib administrasi,” ujar Rahmat.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi yang kuat antara Bawaslu RI dan jajaran daerah agar pelaksanaan anggaran dapat berjalan tepat waktu dan mendukung optimalisasi kinerja kelembagaan. Rapat ini diikuti oleh kepala sekretariat dan pejabat pengelola keuangan dari Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kesiapan menghadapi Tahun Anggaran 2026.