Sambil Mengawasi Coktas, Yolanda Perkuat Konsolidasi Demokrasi di Lima Desa

MARISA – Di sela-sela pengawasan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Ketua Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Yolanda Harun, melakukan konsolidasi demokrasi bersama aparat pemerintah di lima desa, yakni Desa Palopo, Marisa Utara, Buntulia Barat, Dulomo, dan Patuhu, Kamis (12/11/2026).

Dalam kunjungannya, Yolanda mengajak aparat pemerintah desa untuk menjaga netralitas serta bersama-sama mencegah penyebaran hoaks, politisasi SARA, dan politik uang yang berpotensi merusak kualitas demokrasi. Menurutnya, pemerintah desa memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga dapat menjadi bagian penting dalam membangun budaya demokrasi yang sehat.

Yolanda menegaskan, tanggung jawab Bawaslu dalam menjaga demokrasi tidak hanya dilakukan ketika tahapan Pemilu berlangsung. Sebelum tahapan dimulai, Bawaslu juga memiliki tanggung jawab memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan sejak dini. “Bawaslu tidak hanya hadir ketika tahapan sudah dimulai. Sejak awal, kami memiliki tanggung jawab membangun kesadaran bersama untuk menjaga demokrasi melalui edukasi dan pencegahan,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar aparat pemerintah desa tetap menjaga profesionalitas dan tidak menunjukkan keberpihakan politik kepada pihak tertentu. Selain itu, masyarakat perlu lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, mengingat hoaks dapat menimbulkan keresahan bahkan memecah persatuan. “Kami mengingatkan agar seluruh aparat desa tetap menjaga netralitas. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya,” ungkapnya.

Yolanda turut menyoroti bahaya politisasi SARA dan politik uang yang dapat mencederai nilai-nilai demokrasi. Ia berharap masyarakat dapat menentukan pilihan secara rasional tanpa dipengaruhi tekanan, perbedaan identitas, maupun imbalan tertentu. “Politik identitas yang menggunakan isu SARA maupun politik uang dapat merusak demokrasi. Kita ingin masyarakat menentukan pilihan berdasarkan kesadaran, bukan karena tekanan atau imbalan,” katanya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pencegahan harus dimulai lebih awal melalui keterlibatan seluruh elemen masyarakat. “Ketika masyarakat sudah memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, potensi pelanggaran dapat kita cegah bersama. Inilah yang terus kami dorong melalui edukasi dan konsolidasi demokrasi,” imbuhnya.

Yolanda berharap dukungan pemerintah desa dan seluruh masyarakat terus terbangun dalam menjaga demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas. “Demokrasi yang baik harus dijaga bersama. Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan semua pihak untuk membangun budaya demokrasi yang lebih baik ke depan,” pungkasnya.