Perkuat Transformasi Digital APBN, Rahmat Komitmen Maksimalkan Transaksi Non-Tunai
|
Marisa – Kepala Sekretariat Bawaslu Pohuwato, Rahmat A. Djakaria selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), mengikuti kegiatan Pembukaan Penghargaan dan Refreshment Digitalisasi Pengelolaan APBN Satuan Kerja lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (04/03/2026). Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi dan komitmen satuan kerja dalam mengimplementasikan pengelolaan keuangan negara berbasis digital.
Acara yang digelar oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan wilayah Gorontalo tersebut menjadi momentum pemberian apresiasi kepada satuan kerja yang dinilai aktif dan progresif dalam mendorong digitalisasi transaksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, kegiatan ini juga diisi dengan penyegaran materi terkait kebijakan dan strategi optimalisasi transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah.
Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal (SKKI) Kanwil DJPb Gorontalo, Kurniawan Cahyo Utomo, dalam sambutannya saat membuka kegiatan menegaskan pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara. “Kami menghimbau seluruh satuan kerja untuk terus memberdayakan transaksi non tunai sebagai bagian dari komitmen transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBN,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa digitalisasi bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan kebutuhan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang modern dan efisien. “Penguatan sistem pembayaran digital akan meminimalisir risiko kesalahan administrasi serta meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelaporan keuangan,” kata Kurniawan.
Sementara itu, Rahmat A. Djakaria menyampaikan komitmen Bawaslu Pohuwato dalam mendukung kebijakan digitalisasi transaksi keuangan pemerintah. Menurutnya, Bawaslu Pohuwato merupakan satuan kerja yang relatif baru dalam menerapkan sistem transaksi keuangan digital, baik melalui Cash Management System (CMS) maupun Kartu Kredit Pemerintah (KKP).
“Sebagai satker yang baru menerapkan transaksi keuangan digital melalui CMS dan KKP, kami akan memaksimalkan seluruh proses transaksi secara digital guna mendukung pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel,” tutur Rahmat.
Ia juga menegaskan pihaknya akan mendorong mitra kerja dan penyedia barang/jasa untuk beradaptasi dengan sistem pembayaran digital. “Kami akan mendorong mitra belanja atau penyedia agar menggunakan QRIS untuk memudahkan transaksi digital dan mempercepat proses pembayaran,” pungkasnya.
Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, Bawaslu Pohuwato diharapkan semakin optimal dalam menerapkan sistem pengelolaan APBN berbasis digital, sekaligus mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan transformasi keuangan negara yang modern, transparan, dan akuntabel.
