Perkuat Sinergi Akademik, Bawaslu Pohuwato Sambut Kunjungan Fakultas Hukum UNG

Marisa – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pohuwato menerima kunjungan akademik dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Jumat (23/01/2026). Kunjungan tersebut berlangsung di Kantor Bawaslu Pohuwato dan diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Pohuwato Yolanda Harun, didampingi Kepala Sekretariat Rahmat A. Djakaria.

Ketua Bawaslu Pohuwato Yolanda Harun menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara lembaga pengawas pemilu dan institusi pendidikan tinggi. “Kami menyambut baik kunjungan Fakultas Hukum UNG sebagai bagian dari penguatan kolaborasi akademik dan kelembagaan, khususnya dalam pengawasan dan perlindungan hak pilih warga negara,” ujar Yolanda.

Melalui narahubung Fakultas Hukum UNG, Erman Rahim, dijelaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung Peningkatan QS World University Rankings (WUR) tahun 2026, sekaligus menggali informasi dan praktik kelembagaan terkait tantangan pengawasan pemilu. “Bawaslu menjadi salah satu rujukan penting dalam kajian kami, terutama terkait kendala dan strategi dalam menjaga hak pilih warga negara,” jelas Erman.

Ia menambahkan, pengalaman empiris yang dimiliki Bawaslu Pohuwato sangat relevan untuk pengembangan riset dan peningkatan kualitas akademik di Fakultas Hukum UNG. “Masukan dari praktisi pengawasan pemilu sangat dibutuhkan agar kajian akademik tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif,” katanya.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Pohuwato Rahmat A. Djakaria menegaskan komitmen sekretariat dalam mendukung kerja sama kelembagaan dengan perguruan tinggi. “Kami siap memfasilitasi kegiatan akademik dan pertukaran pengetahuan yang bertujuan memperkuat demokrasi serta kualitas sumber daya manusia,” ungkap Rahmat.

Melalui kunjungan ini, diharapkan terjalin kerja sama berkelanjutan antara Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan Fakultas Hukum UNG, baik dalam bentuk penelitian, diskusi ilmiah, maupun kegiatan edukasi kepemiluan guna memperkuat pengawasan demokrasi dan perlindungan hak pilih masyarakat.