Lompat ke isi utama

Berita

Perkuat Program 2026, Bawaslu Pohuwato Ikuti Rapat Divisi Hukum dan Penyelesai Sengketa

Foto

Bawaslu Kabupaten Pohuwato mengikuti rapat sinkronisasi rencana program kegiatan Divisi Hukum dan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (15/01/2026).

Marisa - Dalam rangka menyatukan persepsi dan menyelaraskan perencanaan program kerja Tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Pohuwato mengikuti rapat sinkronisasi rencana program kegiatan Divisi Hukum dan Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (15/01/2026).

Rapat dipimpin oleh Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Proses, Wahyudin Akili, serta diikuti oleh Koordinator Divisi, Kepala Sub Bagian, dan staf teknis Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa dari seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

Dalam arahannya, Wahyudin Akili menekankan bahwa penyusunan program harus berorientasi pada manfaat nyata dan selaras dengan prinsip penyelenggara pemilu. “Program yang disusun harus memiliki output yang jelas dan bermanfaat, baik bagi kelembagaan maupun masyarakat,” ujar Wahyudin.

Dari Bawaslu Pohuwato, kegiatan ini diikuti oleh Anggota Bawaslu Pohuwato selaku pengampu Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses (P3S), Munawar, bersama Kasubbag P3S Asni Saipi, serta staf teknis Mahmud Diko dan Ahmad Mohamad.

Pada kesempatan tersebut, Munawar memaparkan rencana program kerja Divisi P3S Bawaslu Pohuwato Tahun 2026. Ia menyampaikan bahwa fokus utama program diarahkan pada penguatan pengawasan tahapan non-tahapan, khususnya pemutakhiran Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) secara berkelanjutan. “Pengawasan pemutakhiran Sipol secara berkelanjutan menjadi perhatian penting Divisi P3S untuk memastikan kepatuhan partai politik terhadap ketentuan yang berlaku serta meminimalisir potensi sengketa proses di kemudian hari,” jelas Munawar.

Ia menambahkan, Bawaslu Pohuwato berkomitmen untuk menyelaraskan seluruh program kerja divisi dengan kebijakan Bawaslu Provinsi Gorontalo agar pelaksanaan pengawasan dan penyelesaian sengketa proses dapat berjalan efektif, terukur, dan berkesinambungan.

Melalui rapat sinkronisasi ini, Bawaslu Pohuwato menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi antarjenjang serta meningkatkan kualitas perencanaan program dalam rangka mewujudkan pengawasan pemilu yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan.

Penulis & Editor : T.R