Perkuat Penegakan Hukum Pemilu, Bawaslu Pohuwato Ikuti Konsolidasi Redesain Regulasi

Marisa - Bawaslu Kabupaten Pohuwato menyampaikan sejumlah catatan dan masukan terkait penguatan mekanisme penanganan pelanggaran administratif Pemilu dalam Rapat Koordinasi Persiapan Focus Group Discussion (FGD) Redesain Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Gorontalo, Selasa (10/11/2026). Kegiatan tersebut diikuti secara daring melalui Zoom Meeting oleh Ketua Bawaslu Pohuwato, Yolanda Harun, Anggota Bawaslu Pohuwato, Munawar, serta staf teknis.

Dalam rapat tersebut, Munawar menyampaikan berbagai persoalan yang perlu menjadi perhatian dalam upaya penguatan kelembagaan Bawaslu, khususnya terkait redesain mekanisme penanganan pelanggaran administratif Pemilu. Masukan tersebut didasarkan pada persoalan yang berpotensi muncul dalam pelaksanaan kewenangan pengawasan dan penegakan hukum Pemilu.

Beberapa isu yang disoroti meliputi ambiguitas batas waktu penanganan pelanggaran administratif setelah penetapan hasil Pemilu, kekosongan prosedural dalam proses ajudikasi administratif, serta fragmentasi alur penegakan hukum Pemilu, terutama dalam membedakan mekanisme penanganan pelanggaran administratif dengan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Selain itu, pembahasan juga mencakup berbagai persoalan lain yang berkaitan dengan kepastian prosedur, pembagian kewenangan, dan efektivitas pelaksanaan putusan Bawaslu. Catatan tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi bagian regulasi yang masih membutuhkan penegasan maupun penyempurnaan.

Rapat koordinasi dibuka oleh Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, John Hendri Purba. Kegiatan turut dihadiri Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Wahyudin Akili, Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum, Yusnandar Karim, serta jajaran staf terkait.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari undangan Bawaslu RI kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Gorontalo untuk menjadi salah satu pemapar dalam FGD penguatan kelembagaan Bawaslu bersama Panitia Kerja (Panja) Pemilu. Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk menghimpun persoalan hukum, kendala teknis, dan rekomendasi penyempurnaan regulasi berdasarkan pengalaman jajaran pengawas Pemilu.

Dalam arahannya, John Hendri Purba menekankan pentingnya mengidentifikasi sumber persoalan secara tepat, baik yang disebabkan oleh ketidakjelasan atau kekosongan regulasi maupun keterbatasan kapasitas kelembagaan. Identifikasi tersebut diperlukan agar rekomendasi yang disusun dapat menjawab kebutuhan nyata dalam penanganan pelanggaran administratif Pemilu.

Bagi Bawaslu Pohuwato, keterlibatan dalam forum ini menjadi kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan pandangan dari tingkat kabupaten sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan desain penanganan pelanggaran administratif yang lebih jelas dan efektif.

Melalui penyampaian berbagai catatan tersebut, Bawaslu Pohuwato berharap proses redesain dapat menghasilkan mekanisme penanganan pelanggaran administratif yang memiliki kepastian hukum, kejelasan prosedur, serta pembagian kewenangan yang lebih tegas. Masukan dari jajaran kabupaten/kota diharapkan menjadi bagian dari rekomendasi yang akan dibawa Bawaslu Provinsi Gorontalo dalam forum FGD bersama Bawaslu RI dan Panja Pemilu.