Lompat ke isi utama

Berita

Penguatan Pengawasan Melekat, Bawaslu, KPU, dan Lapas Pohuwato Perkuat Koordinasi Data Warga Binaan

Foto

Bawaslu Kabupaten Pohuwato, saat melaksanakan pengawasan melekat terhadap kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato bersama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Pohuwato, Selasa (31/03/2026).

Marisa - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pohuwato melaksanakan pengawasan melekat terhadap kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato bersama Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Pohuwato, Selasa (31/03/2026).

Pengawasan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Pohuwato, Yolanda Harun, didampingi staf teknis Bawaslu Pohuwato. Sementara dari pihak KPU Pohuwato dipimpin oleh Anggota KPU Pohuwato, Usman Dunda bersama Toyibin, serta didampingi pegawai KPU Pohuwato. Dari pihak Lapas Kelas II B Pohuwato, rombongan diterima langsung oleh KA. KPLP, Franki Gunawansyah Ma’ruf, S.H.

Pertemuan tersebut membahas terkait data warga binaan sebagai bagian dari upaya pemutakhiran data pemilih, khususnya dalam memastikan hak pilih warga binaan tetap terakomodir secara akurat dan sesuai ketentuan.

Dalam penyampaiannya, pihak Lapas menjelaskan bahwa data warga binaan bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan, baik karena adanya penghuni baru maupun warga binaan yang telah selesai menjalani masa pidana.

Hal ini menjadi perhatian penting dalam proses pemutakhiran data pemilih agar tidak terjadi kesalahan data, baik berupa data ganda maupun pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Pohuwato, Yolanda Harun, menegaskan pentingnya pengawasan melekat dalam setiap tahapan koordinasi antar lembaga, khususnya dalam memastikan validitas data pemilih.

“Bawaslu akan terus melakukan pengawasan secara melekat dalam setiap proses koordinasi, termasuk yang berkaitan dengan data warga binaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap data yang digunakan benar-benar akurat dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” ujar Yolanda.

Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara Bawaslu, KPU, dan pihak Lapas menjadi kunci dalam menjaga kualitas data pemilih, sehingga hak konstitusional warga binaan tetap terjamin.