Lewat Diskusi Hukum, Bawaslu Pohuwato Dorong Optimalisasi Penanganan Pelanggaran ASN
|
Marisa - Bawaslu Kabupaten Pohuwato mengikuti kegiatan diskusi hukum tematik yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (20/04/2026). Kegiatan ini mengangkat tema Penegakan Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu dan Pemilihan sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas kelembagaan.
Dari Pohuwato, kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Pohuwato Yolanda Harun, Anggota Amran Hulubangga dan Munawar, Kepala Sekretariat Rahmat A. Djakaria, Kasubbag P3SP2H Asni Saipi, serta seluruh staf Bawaslu Pohuwato.
Diskusi dibuka oleh Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Wahyudin Akili, yang menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari inovasi dalam memperkuat pemahaman dan komitmen terkait netralitas ASN.
“Kegiatan ini menjadi salah satu langkah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, khususnya dalam penegakan hukum pemilu serta menjaga netralitas ASN,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya forum diskusi sebagai ruang bertukar informasi dan pengalaman antar jajaran Bawaslu, guna menyamakan persepsi dalam penanganan pelanggaran.
Lebih lanjut, Wahyudin menyampaikan bahwa kegiatan serupa akan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan narasumber dari berbagai kabupaten/kota.
Dalam diskusi tersebut, Anggota Bawaslu Pohuwato, Amran Hulubangga, turut menyampaikan pandangannya terkait efektivitas regulasi dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN.
“Secara regulasi, mekanisme penanganan pelanggaran netralitas ASN sudah cukup jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat. Namun dalam praktiknya, masih terdapat tantangan, terutama pada aspek sanksi yang dinilai belum sepenuhnya memberikan efek jera. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian bersama, baik dari sisi penguatan regulasi maupun implementasinya di lapangan, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Pohuwato berharap dapat meningkatkan pemahaman serta memperkuat peran pengawasan yang profesional dan berintegritas dalam menjaga netralitas ASN.
