KPA Bawaslu Pohuwato Teken Pakta Integritas bersama Kepala KPPN Marisa
|
Marisa – Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Rahmat A. Djakaria, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja, menandatangani Pakta Integritas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Marisa, Rabu (11/02/2026). Penandatanganan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berintegritas.
Rahmat A. Djakaria menegaskan bahwa Pakta Integritas merupakan wujud kesungguhan pejabat pengelola keuangan negara dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Penandatanganan Pakta Integritas ini adalah komitmen moral dan profesional kami untuk menjunjung tinggi sumpah jabatan, serta melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara transparan dan bertanggung jawab,” ujar Rahmat.
Ia menjelaskan, melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Marisa memiliki peran strategis dalam memastikan tertib administrasi dan pelayanan keuangan negara. “Sebagai KPA, saya berkewajiban memastikan setiap pelaksanaan anggaran berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi,” katanya.
Rahmat juga menekankan bahwa Pakta Integritas menjadi instrumen penting dalam pencegahan praktik penyalahgunaan wewenang. “Pakta ini menegaskan komitmen kami untuk tidak menyalahgunakan jabatan dan kewenangan, serta menolak segala bentuk suap maupun gratifikasi dalam pelaksanaan tugas,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala KPPN Marisa, Yusron, menyambut baik dukungan Satker Bawaslu Pohuwato dalam penandatanganan Pakta Integritas tersebut. “Kami mengapresiasi komitmen KPA Bawaslu Pohuwato dalam mendukung tata kelola keuangan negara yang bersih dan profesional. Sinergi ini penting untuk menjaga kepercayaan publik,” ujar Yusron.
Dengan penandatanganan Pakta Integritas ini, diharapkan seluruh jajaran pengelola keuangan di lingkungan Bawaslu Pohuwato semakin memperkuat budaya kerja yang berintegritas, serta mendukung terwujudnya pelayanan publik yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
