Integrasi Pengawasan dan Koordinasi, Bawaslu, KPU, dan Dukcapil Pohuwato Perkuat Kolaborasi
|
Marisa - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pohuwato melaksanakan pengawasan melekat terhadap kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Pohuwato, Selasa (31/03/2026).
Pengawasan ini dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Pohuwato, Yolanda Harun, didampingi staf teknis. Sementara dari KPU Pohuwato dipimpin oleh Anggota KPU, Usman Dunda bersama Toyibin, serta didampingi pegawai KPU. Dari pihak Dukcapil, rombongan diterima langsung oleh Kepala Dinas Dukcapil Pohuwato, Supratman Nento, S.IP., M.H, bersama jajaran pegawai.
Pertemuan tersebut membahas persiapan agenda KPU dalam waktu dekat, yakni rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan I, dengan fokus pada akurasi dan pembaruan data pemilih.
Dalam penyampaiannya, Supratman Nento menjelaskan bahwa pembaruan data kependudukan dilakukan setiap hari dan dapat diakses oleh Bawaslu maupun KPU melalui sistem yang tersedia.
Ia juga mendorong penguatan koordinasi melalui grup komunikasi bersama yang melibatkan Dukcapil, Bawaslu, KPU, hingga aparat desa, guna mempermudah pemantauan perubahan data, baik untuk kategori tidak memenuhi syarat (TMS) seperti pemilih meninggal dunia maupun penambahan pemilih baru.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Pohuwato, Yolanda Harun, menyambut baik upaya penguatan koordinasi melalui sistem komunikasi bersama tersebut. Menurutnya, keberadaan grup koordinasi ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat arus informasi dan memudahkan pengawasan terhadap setiap perubahan data pemilih di lapangan.
“Dengan adanya media koordinasi yang terintegrasi, tentu akan sangat membantu kami dalam melakukan pengawasan secara lebih cepat dan tepat. Setiap perubahan data bisa langsung terpantau, sehingga potensi kesalahan dapat diminimalisir sejak awal,” ujar Yolanda.
Ia juga menambahkan pentingnya kejelasan format data yang dibagikan dalam sistem tersebut. Yolanda menanyakan apakah data yang disampaikan sudah berbasis nama dan alamat (BNBA) atau masih berupa data agregat, yang kemudian dijelaskan bahwa data telah disusun dalam format BNBA yang terenkripsi. Hal ini dinilai penting untuk memastikan pengawasan berjalan lebih akurat tanpa mengabaikan aspek perlindungan data.
