Lompat ke isi utama

Berita

IKU Jadi Pijakan, Bawaslu Pohuwato Tata Kinerja Lebih Terukur

Foto

Bawaslu Kabupaten Pohuwato, saat mengikuti Rapat Sosialisasi Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (07/08/2026).

Marisa - Bawaslu Kabupaten Pohuwato mengikuti Rapat Sosialisasi Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (07/08/2026). Kegiatan tersebut menjadi tindak lanjut hasil Rapat Pimpinan Bawaslu Provinsi Gorontalo pada 6 Agustus 2026 sekaligus langkah untuk menyamakan pemahaman jajaran dalam menyusun IKU di lingkungan Bawaslu.

Dari Bawaslu Pohuwato, kegiatan diikuti Ketua Bawaslu Pohuwato Yolanda Harun, Anggota Bawaslu Pohuwato Munawar dan Amran Hulubangga, Kepala Sekretariat Bawaslu Pohuwato Rahmat A. Djakaria, Kasubbag P2H Herlinda Mansur, serta Kasubbag Administrasi Rahmat Mantau.

Rapat dibuka Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo Idris Usuli dan dihadiri Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo Lismawy Ibrahim, John Hendri Purba, dan Moh. Fadjri Arsyad, Kepala Bagian Administrasi, serta jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo.

Dalam sosialisasi tersebut, peserta mendapatkan penjelasan mengenai dasar hukum, mekanisme penyusunan dokumen IKU, proses reviu, monitoring dan evaluasi, hingga target penyelesaian yang telah ditetapkan. IKU menjadi instrumen penting untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan kelembagaan memiliki indikator yang jelas, terukur, relevan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, menegaskan bahwa penyusunan IKU tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan administrasi, tetapi harus mampu menggambarkan kontribusi nyata kinerja organisasi terhadap pencapaian tujuan Bawaslu.

"IKU bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi menjadi instrumen untuk mengukur sejauh mana kinerja organisasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan Bawaslu. Karena itu, saya berharap seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota mengikuti proses ini dengan serius agar penyusunan dokumen dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan," ujar Idris.

Usai mengikuti kegiatan, Ketua Bawaslu Pohuwato, Yolanda Harun, saat dihubungi Tim Humas Bawaslu Pohuwato menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai arah penyusunan IKU serta pentingnya memastikan setiap indikator benar-benar mencerminkan pelaksanaan tugas Bawaslu.

"Sosialisasi ini penting untuk menyamakan pemahaman kita dalam menyusun IKU. Harapannya, indikator yang disusun tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar menggambarkan kinerja dan capaian Bawaslu Pohuwato secara terukur serta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas ke depan," ujar Yolanda.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Pohuwato, Rahmat A. Djakaria, menilai penyusunan IKU juga membutuhkan dukungan kesekretariatan, khususnya dalam memastikan data, dokumen pendukung, serta administrasi kinerja dapat disiapkan secara tertib dan sesuai ketentuan.

"Dari sisi kesekretariatan, kami akan mendukung proses penyusunan IKU melalui penyiapan data dan dokumen pendukung yang dibutuhkan. Setiap indikator harus memiliki dasar dan bukti kinerja yang jelas sehingga nantinya dapat dipertanggungjawabkan dalam proses reviu maupun evaluasi," ungkap Rahmat.

Foto
Bawaslu Kabupaten Pohuwato, saat mengikuti Rapat Sosialisasi Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, Jumat (07/08/2026).

Menurutnya, koordinasi antara unsur pimpinan dan jajaran kesekretariatan menjadi penting agar penyusunan IKU dapat berjalan sesuai jadwal serta selaras dengan pelaksanaan program dan kegiatan kelembagaan.

Melalui sosialisasi tersebut, Bawaslu Pohuwato berkomitmen menindaklanjuti arahan yang disampaikan dengan menyusun IKU secara tepat, lengkap, dan terukur. Penyusunan tersebut diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas kinerja sekaligus membangun budaya kerja kelembagaan yang semakin berorientasi pada hasil.