Herlinda gunakan strategi jemput bola galang pendaftar P2P
|
Marisa - Menjelang pelaksanaan perekrutan peserta Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P), Kepala Sub Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu Pohuwato, Herlinda Mansur, menyusun strategi khusus guna meningkatkan jumlah pendaftar. Langkah tersebut dibahas dalam rapat persiapan perekrutan yang digelar pada Selasa (21/04/2026) di Marisa.
Rapat ini bertujuan untuk memastikan proses perekrutan P2P berjalan optimal dengan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat. Program P2P sendiri merupakan upaya Bawaslu dalam mendorong keterlibatan publik dalam pengawasan partisipatif, khususnya dalam tahapan penyelenggaraan pemilu.
Kepala Sub Bagian Pengawasan dan Humas, Herlinda Mansur, menegaskan pentingnya pendekatan aktif atau “jemput bola” agar informasi mengenai program P2P dapat menjangkau masyarakat secara luas.
“Kami akan mengoptimalkan peran staf di bagian HP2H untuk mengajak masyarakat maupun kelompok-kelompok strategis agar berpartisipasi dan mendaftarkan diri dalam kegiatan P2P,” ujar Herlinda dalam rapat tersebut.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pengawasan pemilu yang transparan dan berintegritas. Oleh karena itu, strategi komunikasi dan sosialisasi akan difokuskan pada pendekatan langsung kepada komunitas, organisasi, hingga kelompok pemuda.
“Partisipasi masyarakat tidak hanya penting sebagai peserta, tetapi juga sebagai mitra pengawasan yang mampu memberikan kontribusi nyata dalam menjaga kualitas demokrasi,” tambahnya.
Herlinda juga menekankan bahwa pihaknya akan memaksimalkan berbagai kanal komunikasi, baik secara langsung maupun melalui media informasi, guna memastikan pesan perekrutan tersampaikan secara efektif.
“Kami ingin memastikan bahwa informasi ini tidak hanya berhenti di internal, tetapi benar-benar sampai dan dipahami oleh masyarakat luas,” jelasnya.
Dengan strategi tersebut, Bawaslu Pohuwato berharap jumlah pendaftar P2P meningkat signifikan, sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif pada setiap tahapan pemilu.
“Harapan kami, semakin banyak masyarakat yang terlibat, maka pengawasan akan semakin kuat dan kredibel,” pungkas Herlinda.