Di Tengah PKA, Rahmat Djakaria Tetap Kawal Evaluasi Kinerja Anggaran Bawaslu Pohuwato

Marisa - Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Rahmat A. Djakaria, mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan III Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia secara daring melalui Zoom, Kamis (15/10/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran sekaligus mengoptimalkan capaian nilai IKPA pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2026.

Meskipun tengah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), Rahmat tetap meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan tersebut. Partisipasinya menunjukkan komitmen dalam memastikan pengelolaan anggaran di lingkungan Bawaslu Pohuwato berjalan optimal, sesuai ketentuan, serta mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Rahmat A. Djakaria menilai monitoring dan evaluasi IKPA memiliki peran penting dalam mengukur kualitas pelaksanaan anggaran sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki. Menurutnya, hasil evaluasi Triwulan III menjadi bahan penting untuk menentukan langkah perbaikan pada periode berikutnya.

“Monitoring dan evaluasi IKPA ini sangat penting bagi kami untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja pelaksanaan anggaran selama Triwulan III. Hasil evaluasi ini menjadi tolok ukur untuk melihat aspek yang sudah berjalan baik maupun hal-hal yang masih perlu ditingkatkan,” ujar Rahmat.

Ia menambahkan, evaluasi secara berkala diperlukan agar setiap kendala dalam pelaksanaan anggaran dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti. Dengan demikian, pelaksanaan anggaran pada Triwulan IV dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

“Melalui kegiatan ini, kami dapat mencermati berbagai kendala yang dihadapi sekaligus menyiapkan langkah perbaikan. Kami berharap capaian IKPA Bawaslu Pohuwato dapat terus meningkat melalui pengelolaan anggaran yang lebih tertib, tepat waktu, dan akuntabel,” tambahnya.

Selain mengevaluasi capaian IKPA, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk mencermati kendala dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Menurut Rahmat, optimalisasi penggunaan KKP perlu mendapat perhatian agar pelaksanaan transaksi belanja pemerintah dapat berjalan sesuai ketentuan dan mendukung tata kelola keuangan yang transparan.

“Penggunaan KKP juga menjadi salah satu hal yang perlu kami evaluasi. Jika terdapat kendala dalam penerapannya, hal tersebut perlu diidentifikasi dan dicarikan solusi agar pemanfaatannya semakin optimal serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Rahmat berharap hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Bawaslu RI dapat menjadi pedoman bagi Bawaslu Pohuwato dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran pada Triwulan IV. Evaluasi tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian nilai IKPA, tetapi juga mendorong peningkatan disiplin, ketepatan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, Bawaslu Pohuwato menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran, mengoptimalkan penggunaan KKP, serta meningkatkan capaian kinerja pelaksanaan anggaran sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab.