Dari Ruang Virtual, Bawaslu Pohuwato Siap Tindak Lanjuti Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu

Marisa -  Bawaslu Kabupaten Pohuwato mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Saka Adhyasta Pemilu yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo secara virtual melalui Zoom, Jumat (20/02/2026). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Pohuwato, Yolanda Harun, bersama Anggota Bawaslu Pohuwato, Amran Hulubangga.

Rakor dibuka oleh Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, yang menyampaikan bahwa tahapan pelantikan Saka Adhyasta Pemilu di tingkat provinsi telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten/Kota diminta segera berkoordinasi dengan Kwartir Cabang (Kwarcab) di wilayah masing-masing untuk pembentukan Majelis Pembimbing Saka dan Pimpinan Saka sesuai ketentuan. “Pelantikan di tingkat provinsi sudah selesai. Selanjutnya, Kabupaten/Kota agar segera berkoordinasi dengan Kwarcab untuk pembentukan majelis pembimbing dan pimpinan saka,” ujar Idris secara singkat dalam arahannya.

Rakor tersebut membahas langkah teknis pembentukan struktur Saka Adhyasta Pemilu di daerah serta penguatan komunikasi kelembagaan antara Bawaslu dan Kwarcab, sebagai bagian dari penguatan pendidikan kepemiluan melalui gerakan pramuka.

Ketua Bawaslu Pohuwato, Yolanda Harun, menyampaikan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti hasil rapat tersebut di tingkat kabupaten. “Kami siap menindaklanjuti arahan Bawaslu Provinsi dengan melakukan koordinasi bersama Kwarcab di Pohuwato. Program Saka Adhyasta Pemilu ini menjadi bagian penting dalam membangun pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif sejak dini,” ujar Yolanda.

Ia menegaskan bahwa Bawaslu Pohuwato berkomitmen mendukung pembentukan struktur Saka Adhyasta Pemilu sesuai mekanisme yang berlaku. “Kami optimis program ini dapat berjalan dengan baik di Pohuwato, tentunya melalui sinergi dan komunikasi yang solid bersama seluruh pihak terkait,” tambahnya.

Melalui partisipasi dalam rakor ini, Bawaslu Pohuwato menegaskan kesiapan kelembagaan untuk mengawal pembentukan Saka Adhyasta Pemilu sebagai bagian dari upaya memperkuat pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif di daerah.