Bawaslu Pohuwato Matangkan Persiapan Apel Pengawasan Partisipatif dan Status Satker

Marisa – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pohuwato menggelar rapat virtual melalui Zoom Meeting pada Rabu (03/09/2025). Agenda utama rapat membahas persiapan Apel Pengawasan Partisipatif di sekolah-sekolah serta kesiapan Bawaslu Pohuwato untuk menjadi Satuan Kerja (Satker) penuh.

Ketua Bawaslu Pohuwato, Yolanda Harun, menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam pelaksanaan apel. Menurutnya, keterlibatan Bawaslu Provinsi Gorontalo menjadi salah satu kunci sukses kegiatan tersebut. “Apel pengawasan partisipatif harus dipersiapkan dengan baik agar dapat memberikan pemahaman kepada pelajar tentang pentingnya peran mereka dalam menjaga demokrasi,” ujar Yolanda.

Dalam kesempatan itu, Yolanda juga menyoroti kesiapan kelembagaan terkait pengelolaan anggaran. Ia menegaskan bahwa Sekretariat Bawaslu Pohuwato harus serius mempersiapkan diri dalam menghadapi proses pecah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). “Kesiapan kita sebagai Satker penuh harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai ada hambatan teknis yang mengganggu jalannya program,” tambahnya.

Kepala Sekretariat Bawaslu Pohuwato, Rahmat A. Djakaria, memaparkan progres yang telah dilakukan pihaknya. Ia menyampaikan bahwa koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Gorontalo sudah dilakukan, termasuk kesiapan pejabat pengelola keuangan. “Kami sudah memperoleh user SAKTI dari KPPN, bahkan penginputan RAB pada sistem SAKTI sudah berjalan. Ini bagian dari langkah serius kami menuju Satker penuh,” jelas Rahmat.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Anggota Bawaslu Pohuwato, Amran Hulubanga dan Munawar, bersama para Kepala Sub Bagian serta ASN di lingkungan Sekretariat. Kehadiran mereka dinilai sebagai bentuk komitmen kolektif dalam memperkuat kinerja kelembagaan. “Kebersamaan dan koordinasi menjadi modal penting bagi kita untuk mencapai target kelembagaan yang lebih mandiri,” ujar Amran.

Sebelum menutup, Yolanda menambahkan bahwa Apel Pengawasan Partisipatif bukan hanya seremonial, melainkan sarana edukasi demokrasi. “Lewat kegiatan ini, kita ingin menanamkan kesadaran sejak dini bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tugas Bawaslu, tapi tanggung jawab bersama,” tegasnya.