Bawaslu Pohuwato Hadiri Reviu Usulan Revisi Anggaran di Jakarta

Marisa – Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Rahmat A. Djakaria, menghadiri kegiatan Penelitian dan Reviu Usulan Revisi Anggaran Tingkat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Golden Boutique Hotel Kemayoran, Jum'at (31/10/2025). Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, Kepala Sub Bagian Administrasi Bawaslu Pohuwato, Rahmat Mantau.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia ini diikuti oleh seluruh satuan kerja Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota yang telah memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Agenda tersebut menjadi bagian penting dalam proses penajaman dan penyelarasan kebutuhan anggaran lembaga pengawas pemilu di seluruh Indonesia agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Kepala Sekretariat Bawaslu Pohuwato, Rahmat A. Djakaria, menjelaskan bahwa keikutsertaan Bawaslu Pohuwato dalam kegiatan ini merupakan upaya untuk memastikan proses pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan dan kebutuhan kelembagaan. “Melalui reviu ini, kami dapat memastikan bahwa setiap usulan revisi anggaran Bawaslu Pohuwato benar-benar relevan dan mendukung prioritas pengawasan pemilu di daerah,” ujar Rahmat.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting dalam meningkatkan kapasitas dan pemahaman teknis satuan kerja di bidang pengelolaan anggaran. “Kegiatan ini memberi ruang bagi kami untuk berdiskusi langsung dengan tim dari Direktorat Jenderal Anggaran serta mendapatkan arahan teknis terkait proses penyesuaian anggaran tahun berjalan,” tambahnya.

Sementara itu, Rahmat Mantau, selaku Kasubbag Administrasi, menilai kegiatan ini sangat strategis untuk memperkuat koordinasi antara Bawaslu pusat dan daerah. “Melalui forum ini, kita bisa memastikan sinkronisasi antara kebijakan anggaran di tingkat pusat dengan kebutuhan riil di daerah, sehingga pelaksanaan program Bawaslu dapat berjalan optimal,” ungkapnya.

Dengan mengikuti kegiatan tersebut, Bawaslu Pohuwato diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. “Kami berkomitmen untuk terus menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan negara dan memastikan setiap rupiah yang dialokasikan memberi manfaat nyata bagi pengawasan pemilu,” tutup Rahmat