Amran Serukan Netralitas dan Cegah Hoaks
|
Marisa — Anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Amran Hulubangga, menekankan pentingnya menjaga netralitas pemerintah desa serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mendeteksi hoaks di media sosial dalam kegiatan Konsolidasi Demokrasi. Kamis, 27/08/2026
Amran menyampaikan, pemerintah desa memiliki peran penting dalam menjaga suasana demokrasi yang kondusif. Kepala desa dan seluruh perangkat desa harus menjaga netralitas serta tidak menggunakan kewenangan, fasilitas, maupun program pemerintah untuk kepentingan politik tertentu.
“Pemerintah desa harus menjaga netralitas. Jangan sampai fasilitas dan kewenangan pemerintah desa digunakan untuk kepentingan politik praktis. Kita harus bersama-sama menjaga demokrasi agar tetap sehat dan berintegritas,” ujar Amran.
Selain membahas netralitas, Amran mengajak masyarakat untuk lebih waspada terhadap berbagai informasi yang beredar di media sosial. Menurutnya, perkembangan teknologi membuat informasi dapat menyebar dengan cepat, termasuk informasi yang belum tentu benar.
Karena itu, deteksi dini terhadap informasi menjadi penting agar masyarakat dapat mengenali ciri-ciri berita hoaks sebelum mempercayai atau menyebarkannya.
“Dalam bermedia sosial, kita perlu memiliki deteksi dini. Jangan langsung percaya dengan informasi yang kita terima. Kenali sumbernya, periksa kebenarannya, dan pastikan informasi tersebut berasal dari sumber yang dapat dipercaya sebelum membagikannya,” jelas Amran.
Ia mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan beberapa hal ketika menerima informasi, seperti sumber berita, judul yang provokatif, isi yang tidak sesuai dengan fakta, serta foto atau video yang dapat digunakan di luar konteks. Masyarakat juga diharapkan melakukan verifikasi melalui sumber resmi sebelum menyebarkan informasi.
Amran menilai, kemampuan masyarakat dalam memilah informasi merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi. Hoaks yang dibiarkan menyebar dapat memengaruhi persepsi publik, menimbulkan keresahan, bahkan memicu perpecahan di tengah masyarakat.
“Kita harus menjadi pengguna media sosial yang cerdas. Saring informasi sebelum sharing. Jangan sampai kita justru menjadi bagian dari penyebaran hoaks,” tambahnya.
Melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi, Amran berharap pemerintah desa dan masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan ruang demokrasi yang sehat, dengan menjaga netralitas, meningkatkan literasi digital, serta melakukan deteksi dini terhadap informasi yang berpotensi menyesatkan.
Bawaslu Kabupaten Pohuwato terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawal demokrasi, baik melalui partisipasi langsung maupun dengan bijak menggunakan media sosial sebagai ruang edukasi dan penyebaran informasi yang benar.