Yolanda Harun: Penguatan Data Jadi Kunci Transparansi Pengawasan Pemilu

Makassar – Ketua Bawaslu Pohuwato, Yolanda Harun, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Data dan Informasi yang digelar di Hotel Claro, Makassar, Selasa (16/09/2025). Kegiatan ini mengangkat tema “Mewujudkan Bawaslu yang berintegritas melalui dukungan teknologi informasi yang terpercaya.”

Rakor ini diikuti oleh Koordinator Divisi (Koordiv) Data dan Informasi dari Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, khususnya dari 22 provinsi undangan gelombang pertama, yang digelar selama tiga hari mulai tanggal 16 s/d 18 September 2025. Mereka berasal dari wilayah tengah dan timur Indonesia, mulai dari Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, hingga Papua.

Kegiatan turut dihadiri Anggota Bawaslu RI, Dr. Puadi, S.Pd., M.M., Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu, Dr. La Bayoni, S.IP, M.Si., serta Koordinator Tenaga Ahli Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Dr. Bachtiar Baetal.

Dalam arahannya, Dr. Puadi menegaskan peran strategis Divisi Data dan Informasi (DATIN) sebagai pusat pengelolaan data pengawasan pemilu. Menurutnya, fungsi DATIN tidak berhenti pada pengumpulan data, tetapi juga harus mampu mengolah, menganalisis, dan menyajikannya secara akurat.

“DATIN bukan hanya menyajikan data, melainkan harus mampu mengubah data menjadi informasi, menjadikan informasi sebagai pengetahuan, dan memanfaatkan pengetahuan itu untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan akurat dalam pengawasan,” tegas Puadi.

Ia juga menambahkan bahwa DATIN harus berperan sebagai simpul penghubung dari seluruh basis data pengawasan. “DATIN harus menjadi jembatan dari laporan masyarakat, hasil pengawasan lapangan, penanganan pelanggaran, hingga putusan sengketa. Dari sana kita bisa membangun big data pengawasan yang dapat dibaca dan dianalisis secara real time,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Pohuwato, Yolanda Harun, menyambut baik arahan yang diberikan. Menurutnya, penguatan data dan informasi menjadi kunci penting bagi pengawas pemilu di daerah. “Arahan dari Bawaslu RI ini menjadi motivasi bagi kami di tingkat kabupaten untuk terus memperkuat sistem pengelolaan data, sehingga pengawasan bisa lebih terukur, transparan, dan akuntabel,” ungkapnya.

Dengan terselenggaranya rakor yang berlangsung selama tiga hari ini, Bawaslu menargetkan terbentuknya sistem informasi pengawasan pemilu yang solid, terintegrasi, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu.