Yolanda Harun: Pengelolaan BMN Harus Mencerminkan Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Lembaga

Marisa - Ketua Bawaslu Kabupaten Pohuwato Yolanda Harun menegaskan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga terhadap aset negara. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Kantor Bawaslu Pohuwato, Rabu (22/07/2026).

Menurut Yolanda, setiap aset yang dipercayakan kepada Bawaslu merupakan fasilitas negara yang harus dimanfaatkan secara optimal serta dijaga dengan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh pegawai yang menggunakannya.

"Setiap aset negara yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas harus dijaga dan dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab. Pengelolaan yang baik akan mencerminkan komitmen kita terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel," ujar Yolanda.

Pada kesempatan tersebut, Yolanda juga memberikan apresiasi kepada pengelola BMN Bawaslu Pohuwato yang telah melakukan pendataan serta penataan aset secara tertib di lingkungan Kantor Bawaslu Pohuwato. Menurutnya, pendataan yang akurat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan aset yang profesional.

Selain itu, ia berharap pengelolaan BMN yang semakin baik dapat berjalan seiring dengan upaya peningkatan sarana dan prasarana perkantoran guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan kelembagaan.

"Kami mengapresiasi kerja pengelola BMN yang terus melakukan pendataan dan penataan aset dengan baik. Ke depan, kita berharap pengelolaan aset ini juga mampu mendukung peningkatan sarana dan prasarana sehingga pelayanan serta pelaksanaan tugas Bawaslu Pohuwato semakin optimal," tambahnya.

Melalui penguatan tata kelola BMN, Bawaslu Pohuwato berkomitmen terus menghadirkan pengelolaan aset negara yang profesional, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kelembagaan.