Orientasi PPPK Dimulai, Bawaslu Pohuwato Siapkan SDM Profesional dan Berintegritas
|
Marisa - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pohuwato mengikutsertakan sembilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam kegiatan Orientasi PPPK yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Bawaslu Provinsi Gorontalo secara daring, Senin (06/07/2026).
Kegiatan orientasi tersebut dijadwalkan berlangsung selama delapan hari, mulai 6 hingga 15 Juli 2026, dan diikuti oleh PPPK Bawaslu dari seluruh Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari penguatan kapasitas aparatur di lingkungan Bawaslu.
Kegiatan dibuka oleh Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, yang menekankan pentingnya kesungguhan peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian orientasi sebagai bekal dalam melaksanakan tugas di lingkungan Bawaslu.
Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Rahmat A. Djakaria, menyampaikan bahwa keikutsertaan sembilan PPPK tersebut merupakan bagian dari komitmen Bawaslu Pohuwato dalam membangun sumber daya manusia yang profesional, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan organisasi.
“Orientasi ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi seluruh PPPK untuk memperkuat pemahaman terhadap tugas, fungsi, serta budaya kerja di lingkungan Bawaslu. Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti setiap materi dengan sungguh-sungguh sehingga ilmu yang diperoleh dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” ujar Rahmat.
Ia berharap, setelah mengikuti orientasi, seluruh PPPK mampu meningkatkan kompetensi, memperkuat integritas, serta memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan maupun pengawasan pemilu di Bawaslu Pohuwato.
“Harapan kami, orientasi ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter aparatur yang profesional, berintegritas, dan memiliki semangat pelayanan yang tinggi demi mendukung penguatan kelembagaan Bawaslu Pohuwato,” pungkasnya.
Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu Pohuwato terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional, akuntabel, dan adaptif dalam mengawal demokrasi.
