Lompat ke isi utama

Berita

Lewat Konsolidasi Demokrasi, Munawar Ajak Partai Politik Perkuat Tata Kelola Kepemiluan

Foto

 Anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato Munawar, saat mengajak partai politik untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menjaga akurasi data pemilih sebagai salah satu fondasi utama penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas. Selasa (21/07/2026).

Marisa - Anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato Munawar mengajak partai politik untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menjaga akurasi data pemilih sebagai salah satu fondasi utama penyelenggaraan demokrasi yang berkualitas. Ajakan tersebut disampaikannya dalam kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pohuwato di Kecamatan Buntulia, Selasa (21/07/2026).

Menurut Munawar, kualitas daftar pemilih tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen, termasuk partai politik yang memiliki kedekatan dengan masyarakat di tingkat bawah. Informasi mengenai perubahan status penduduk, perpindahan domisili, maupun kondisi lain yang berpengaruh terhadap data pemilih perlu menjadi perhatian bersama agar data yang digunakan pada setiap tahapan pemilu benar-benar akurat dan mutakhir.

"Melalui Konsolidasi Demokrasi ini kami mengajak partai politik untuk bersama-sama menjaga kualitas data pemilih. Ketika terdapat informasi mengenai perubahan data masyarakat, tentu hal tersebut menjadi masukan yang sangat berharga bagi Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan. Demokrasi yang berkualitas dimulai dari data pemilih yang akurat," ujar Munawar.

Ia menambahkan bahwa sinergi antara Bawaslu dan partai politik dalam menjaga kualitas data pemilih akan memperkuat perlindungan hak konstitusional masyarakat, sehingga setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya, sementara data yang sudah tidak memenuhi syarat dapat segera diperbarui sesuai ketentuan.

Selain membahas data pemilih, Munawar juga mengingatkan pentingnya menjaga akurasi data kepengurusan partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Menurutnya, pembaruan data kepengurusan yang dilakukan secara tertib dan sesuai kondisi faktual akan mendukung tertib administrasi kepemiluan sekaligus memudahkan proses verifikasi pada setiap tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Data kepengurusan partai dalam SIPOL juga perlu terus diperbarui secara akurat. Ketertiban administrasi partai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya bersama membangun tata kelola kepemiluan yang lebih baik dan profesional," jelas Munawar.

Melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi tersebut, Bawaslu Pohuwato berharap komunikasi dan koordinasi bersama partai politik terus terjalin secara berkelanjutan. Dengan demikian, berbagai masukan terkait data pemilih maupun tata kelola administrasi kepartaian dapat menjadi bagian dari upaya bersama mewujudkan demokrasi yang semakin berkualitas, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.