Layanan KKP Dipercepat, Bawaslu Pohuwato Tingkatkan Koordinasi dengan Pihak Perbankan

Marisa – Dalam upaya mempercepat proses transaksi keuangan, baik melalui mekanisme Uang Persediaan (UP) maupun pembayaran Langsung (LS), Bawaslu Kabupaten Pohuwato menghadirkan pihak perbankan dalam pertemuan resmi yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat, Rahmat A. Djakaria diruang kerjanya pada Senin (17/11/2025). Langkah ini dilakukan untuk mendorong percepatan pelayanan, khususnya terkait penyediaan dan optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

Rahmat A. Djakaria menjelaskan bahwa percepatan layanan keuangan menjadi hal yang sangat penting di tengah tingginya kebutuhan operasional Bawaslu Pohuwato. “Kami perlu memastikan bahwa setiap proses transaksi dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Kehadiran pihak perbankan hari ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk meningkatkan efisiensi kerja,” ujarnya.

Kepala BNI Marisa Finka Aisyah menyambut baik koordinasi tersebut dan memastikan kesiapan mereka dalam mendukung percepatan layanan KKP untuk kebutuhan Bawaslu Pohuwato. “Kami berkomitmen memberikan dukungan penuh dalam penyediaan layanan keuangan yang lebih mudah dan cepat, terutama dalam hal pengaktifan KKP bagi seluruh satuan kerja.

Selain membahas percepatan UP dan LS, pertemuan ini juga menitikberatkan pada pemahaman teknis penggunaan KKP. “Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah bukan hanya soal percepatan, tetapi juga bagian dari transformasi tata kelola keuangan yang lebih modern dan tertib administrasi,” jelas Rahmat.

Rahmat menambahkan bahwa sinergi antara Bawaslu Pohuwato dan pihak perbankan akan terus ditingkatkan untuk mendukung kebutuhan organisasi jelang berbagai agenda penting. “Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan dampak nyata terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kami. Percepatan layanan adalah hal yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.

Dengan adanya dukungan perbankan serta penataan layanan keuangan yang lebih efektif, Bawaslu Pohuwato menargetkan seluruh kebutuhan transaksi dapat berlangsung lebih tepat waktu dan sesuai regulasi. “Pada prinsipnya, kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran dikelola dengan baik, cepat, dan bertanggung jawab,” tutup Rahmat.