Kepala Sekretariat Bawaslu Pohuwato Titipkan Rekomendasi Kelembagaan ke Komisi II DPR RI

Marisa – Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Rahmat A. Djakaria, menitipkan sejumlah rekomendasi kelembagaan kepada Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Moh. Syahril Iryanto, dalam kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan yang digelar di Villa Kencana, Jumat (29/08/2025). Rekomendasi tersebut mencakup kebutuhan penambahan personel pegawai, dukungan anggaran, serta fasilitas sarana dan prasarana gedung kantor.

Rahmat menjelaskan bahwa kondisi Bawaslu Pohuwato saat ini masih menghadapi keterbatasan, terutama dalam hal sumber daya manusia dan fasilitas penunjang kerja. “Kami berharap dukungan dari Komisi II DPR RI agar kebutuhan kelembagaan ini bisa terpenuhi, sehingga Bawaslu dapat bekerja lebih optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan pemilu,” ujarnya.

Ia menambahkan, beban kerja pengawasan kedepan meningkat seiring dengan agenda pemilu dan pemilihan serentak. Tanpa adanya penambahan tenaga dan dukungan anggaran. “Sarana prasarana yang memadai adalah kebutuhan mendesak, bukan hanya untuk kenyamanan, tetapi juga untuk menunjang profesionalitas kerja pengawas,” imbuh Rahmat.

Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Moh. Syahril Iryanto, menyampaikan bahwa pihaknya akan membawa aspirasi tersebut ke tingkat pembahasan pimpinan lebih lanjut. “Masukan dari daerah menjadi penting bagi kami di DPR RI. Apa yang disampaikan Bawaslu Pohuwato akan kami catat sebagai bahan evaluasi, terutama dalam penyusunan kebijakan dan dukungan kelembagaan pengawas pemilu,” kata Syahril.

Syahril juga menekankan bahwa penguatan kelembagaan Bawaslu merupakan bagian penting dari upaya menjaga kualitas demokrasi. “Pemilu yang jujur dan adil hanya bisa tercapai jika lembaga pengawasnya kuat. Karena itu, kebutuhan akan personel, anggaran, dan fasilitas harus mendapat perhatian serius,” tegasnya.

Kegiatan fasilitasi tersebut dihadiri oleh jajaran Bawaslu Kabupaten Pohuwato bersama mitra kerja pengawasan pemilu. Forum ini sekaligus menjadi wadah komunikasi antara pengawas pemilu di daerah dengan pemangku kebijakan nasional untuk memperkuat sinergi kelembagaan dalam menghadapi tahapan pemilu mendatang.