Kepala Sekretariat Bawaslu Pohuwato Lakukan Koordinasi ke KPPN Marisa Terkait Pecah DIPA dan Langkah Akhir Tahun

Marisa – Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Rahmat A. Djakaria, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Marisa, Selasa (14/10/2025). Dalam kunjungan tersebut, Rahmat didampingi oleh operator keuangan Bawaslu Pohuwato, Arman Mohamad, guna melakukan koordinasi terkait tindak lanjut hasil pecah DIPA satuan kerja baru serta membahas langkah-langkah strategis menjelang akhir tahun anggaran.

Kunjungan itu diterima langsung oleh pejabat fungsional KPPN Marisa, Alfi, mengingat Kepala KPPN Marisa masih dinas diluar kota. KPPN menyambut baik upaya koordinatif dari Bawaslu Pohuwato dalam memastikan tertib administrasi dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan. Menurut Alfi, langkah ini menunjukkan komitmen Bawaslu Pohuwato dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi anggaran. “Kami sangat mengapresiasi kunjungan dan koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Pohuwato. Hal ini penting agar pelaksanaan anggaran di satuan kerja baru dapat berjalan sesuai mekanisme dan tidak menimbulkan kendala administratif di kemudian hari,” ujar Alfi.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Pohuwato, Rahmat A. Djakaria, menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk keseriusan pihaknya dalam memastikan transisi satuan kerja baru berjalan efektif dan sesuai regulasi. Ia juga menambahkan bahwa koordinasi dengan KPPN menjadi bagian dari langkah strategis menjelang penutupan tahun anggaran. “Kami ingin memastikan seluruh proses administrasi keuangan pada satuan kerja baru ini tertata dengan baik, terutama menjelang akhir tahun. Koordinasi dengan KPPN penting untuk menyamakan persepsi dan langkah agar tidak ada kendala di tahap pelaporan nantinya,” ungkap Rahmat.

Lebih lanjut, Rahmat menyebutkan bahwa Bawaslu Pohuwato terus memperkuat tata kelola keuangan berbasis kepatuhan dan efisiensi. Menurutnya, hasil koordinasi dengan KPPN Marisa akan menjadi pedoman dalam penyusunan langkah-langkah teknis di tingkat sekretariat. “Kami berkomitmen menjaga tertib administrasi serta memastikan seluruh belanja dan pelaporan sesuai dengan ketentuan. Hal ini juga bagian dari upaya mendukung kinerja kelembagaan yang transparan dan akuntabel,” tambahnya.

Di sisi lain, operator keuangan Bawaslu Pohuwato, Arman Mohamad, menjelaskan bahwa koordinasi tersebut juga membahas teknis penyesuaian sistem dan pelaporan pasca pecah DIPA, termasuk mekanisme pencairan dan rekonsiliasi anggaran. “Kami ingin memastikan semua sistem berjalan normal setelah adanya pecah DIPA. Dengan komunikasi langsung bersama pihak KPPN, kami bisa segera menindaklanjuti langkah-langkah teknis yang perlu dilakukan,” ujar Arman.

Dengan adanya koordinasi ini, Bawaslu Pohuwato berharap pengelolaan keuangan di satuan kerja baru dapat terlaksana secara optimal, tertib, dan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Pemilu di daerah.