Dorong Kinerja dan Integritas, Bawaslu Pohuwato Gelar Rapat Penguatan Reformasi Birokrasi
|
Marisa - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pohuwato menegaskan komitmennya dalam memperkuat reformasi birokrasi melalui rapat internal yang digelar untuk mendorong terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Selasa (26/05/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Yolanda Harun bersama Anggota Bawaslu Pohuwato, Amran Hulubangga dan Munawar. Kegiatan turut dihadiri Kepala Sekretariat Bawaslu Pohuwato, Rahmat A. Djakaria, para kepala subbagian, serta seluruh pegawai Bawaslu Pohuwato.
Dalam rapat tersebut, Bawaslu Pohuwato membahas sejumlah agenda strategis yang menjadi bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi, mulai dari penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan disiplin dan profesionalitas kerja, optimalisasi pelayanan administrasi, hingga penguatan integritas aparatur. Langkah ini dilakukan sebagai upaya membangun organisasi yang lebih responsif, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Ketua Bawaslu Pohuwato, Yolanda Harun, menekankan bahwa reformasi birokrasi harus dipahami sebagai gerakan perubahan yang dimulai dari cara berpikir dan budaya kerja seluruh jajaran, bukan sekadar pemenuhan administrasi kelembagaan.
“Reformasi birokrasi bukan hanya tentang dokumen atau prosedur administratif, tetapi bagaimana kita membangun budaya kerja yang profesional, transparan, disiplin, dan memiliki integritas dalam menjalankan tugas kelembagaan,” ujar Yolanda.
Ia menambahkan, keberhasilan reformasi birokrasi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur organisasi agar perubahan yang dibangun tidak berhenti pada kebijakan, tetapi dapat tercermin dalam kualitas pelayanan dan kinerja sehari-hari.
“Setiap individu memiliki peran untuk memastikan tata kelola kelembagaan berjalan semakin baik dan mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada publik,” tambahnya.
Melalui rapat internal tersebut, Bawaslu Pohuwato berharap penguatan reformasi birokrasi dapat menjadi fondasi dalam meningkatkan kualitas kelembagaan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang profesional, independen, dan berintegritas.
