Bawaslu Pohuwato Susun DIM Revisi UU Pemilu dan Pemilihan, Amran Hulubangga Tekankan Pentingnya Perspektif Pengawasan

Marisa - Bawaslu Kabupaten Pohuwato menggelar Rapat Penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai langkah awal dalam memberikan masukan untuk rencana revisi Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan. Kegiatan ini bertujuan memastikan perspektif pengawasan pemilu benar-benar terakomodir dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan ke depan.

Rapat berlangsung di ruang rapat Bawaslu Pohuwato, Rabu (03/12/2025), dipimpin langsung oleh Anggota Bawaslu Pohuwato, Amran Hulubangga, serta diikuti oleh Anggota Bawaslu Pohuwato Munawar, Kepala Sekretariat, para Kasubbag, dan seluruh pegawai Bawaslu Pohuwato.

Dalam arahannya, Amran menegaskan bahwa penyusunan DIM harus berfokus pada evaluasi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 10 Tahun 2016, khususnya terkait implementasi ketentuan dalam proses pengawasan dan penanganan pelanggaran.

Ia juga meminta setiap subbagian dan divisi untuk menyampaikan analisis dan daftar permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan pengawasan pada tahapan pemilu sebelumnya. “Penyampaian DIM ini harus disiapkan oleh masing-masing subbag dan divisi. Setiap unit kerja memiliki pengalaman berbeda, sehingga inventarisasi harus komprehensif dan sesuai konteks lapangan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Amran menekankan pentingnya menginventarisasi seluruh permasalahan pada setiap produk hukum yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kepemiluan. “Kita perlu mengidentifikasi seluruh problem di setiap produk hukum kepemiluan. Ini penting agar masukan dari Bawaslu daerah benar-benar relevan dan dapat memperkuat desain pengawasan dalam revisi undang-undang nanti,” ungkapnya.

Rapat ini menjadi langkah awal Bawaslu Pohuwato dalam memberikan kontribusi substantif terhadap penyempurnaan regulasi kepemiluan, sehingga proses demokrasi ke depan dapat berjalan lebih efektif, jelas, dan akuntabel.