Bawaslu Pohuwato Sampaikan Saran Perbaikan PDPB ke KPU Kabupaten Pohuwato

Marisa - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pohuwato, Yolanda Harun, bersama Anggota Bawaslu Pohuwato, Amran Hulubangga, secara resmi menyampaikan saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato sebagai tindak lanjut atas hasil pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Senin, (20/10/2025).

Dari hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Pohuwato melalui metode uji petik, ditemukan adanya pemilih yang telah meninggal dunia namun masih tercantum dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH). Temuan tersebut menjadi perhatian serius, karena berkaitan dengan keakuratan dan validitas data pemilih yang merupakan bagian penting dalam mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas.

Ketua Bawaslu Pohuwato, Yolanda Harun, menjelaskan bahwa penyampaian saran perbaikan ini merupakan bentuk tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan secara berjenjang dan berpedoman pada Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, sebagaimana tercantum pada poin 5 (lima) huruf a, b, c, dan d.

“Langkah ini adalah bagian dari komitmen kami dalam memastikan agar daftar pemilih di Kabupaten Pohuwato benar-benar akurat dan mutakhir. Kami berharap KPU dapat segera menindaklanjuti saran perbaikan ini sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” ujar Yolanda.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Pohuwato Amran Hulubangga menambahkan bahwa penyampaian saran perbaikan ini dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai wujud tanggung jawab Bawaslu dalam menjaga hak konstitusional warga negara.

“Kami terus berupaya agar setiap tahapan pemutakhiran data pemilih berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi,” ungkap Amran.

Bawaslu Pohuwato berharap agar KPU Kabupaten Pohuwato segera menindaklanjuti saran perbaikan tersebut dengan melakukan pemutakhiran terhadap data pemilih yang tidak memenuhi syarat, sehingga proses penyusunan daftar pemilih dapat berjalan tepat, akurat, dan sesuai regulasi yang berlaku.