Bawaslu Pohuwato Koordinasi dengan Kodim 1313 Terkait Validasi Data Anggota TNI dalam PDPB

Marisa – Bawaslu Kabupaten Pohuwato melakukan koordinasi dengan Komandan Kodim 1313 Pohuwato, Letkol Inf. Madiyan Surya, S.Hub.Int., M.Han., sebagai langkah memperkuat pengawasan terhadap keakuratan Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Pertemuan yang berlangsung di Makodim 1313 Pohuwato tersebut membahas penelusuran data anggota TNI purna dan sejumlah warga sipil yang tercatat sebagai anggota TNI dalam data kependudukan maupun daftar pemilih. Senin (01/12/2025).

Ketua Bawaslu Pohuwato, Yolanda Harun, menyampaikan bahwa koordinasi ini merupakan langkah penting dalam memastikan integritas data pemilih. Menurutnya, verifikasi status prajurit aktif, purnawirawan, dan masyarakat sipil yang tercatat sebagai anggota TNI sangat krusial dalam mencegah potensi kerawanan pemilu. “Bawaslu berkewajiban memastikan seluruh data pemilih benar dan valid. Salah satu hal krusial adalah memastikan tidak ada prajurit TNI aktif yang masuk daftar pemilih, serta memastikan data TNI purna telah tercatat sebagai pemilih yang sah,” ujar Yolanda.

Komandan Kodim 1313 Pohuwato, Letkol Inf. Madiyan Surya, menyambut baik langkah koordinasi tersebut dan menegaskan komitmen TNI dalam mendukung proses pemutakhiran data. Ia menambahkan bahwa pihaknya siap membantu Bawaslu dan KPU dalam melakukan klarifikasi data secara berkala. “Kami sangat mendukung langkah Bawaslu. Jika ada data yang perlu diklarifikasi, kami siap membantu. TNI aktif memang tidak memiliki hak memilih, tetapi setelah purna tentu harus segera disesuaikan status kepemilihannya,” tegasnya.

Anggota Bawaslu Pohuwato, Amran Hulubangga, menerangkan bahwa koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari hasil temuan Bawaslu di lapangan. Ia mengungkapkan adanya sejumlah nama berstatus sipil yang tercatat dalam database sebagai anggota TNI, serta beberapa TNI purna yang status kependudukannya belum diperbarui. “Kami menemukan beberapa ketidaksinkronan data, baik dari hasil uji petik maupun laporan masyarakat. Koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh data terklarifikasi dengan benar,” ungkap Amran.

Kepala Sekretariat Bawaslu Pohuwato, Rahmat A. Djakaria, menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga dalam menjaga kebersihan data pemilih. Ia menyebut bahwa kerja sama antara Bawaslu, TNI, Dinas Dukcapil, dan KPU menjadi faktor utama dalam mempercepat proses perbaikan data. “Integritas data pemilih adalah tanggung jawab bersama. Dengan koordinasi yang kuat antarinstansi, setiap temuan dapat segera ditindaklanjuti dan diperbaiki sesuai prosedur,” kata Rahmat.

Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat proses klarifikasi data. Bawaslu dan Kodim 1313 Pohuwato sepakat melakukan tindak lanjut teknis agar seluruh data pemilih yang bermasalah dapat segera diperbaiki oleh instansi berwenang, demi kesiapan menghadapi agenda demokrasi mendatang.