Bawaslu Pohuwato Ikuti Rapat Pengelolaan Keuangan Satker Baru: Pastikan Proses Pecah DIPA Berjalan Lancar

Marisa – Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Rahmat A. Djakaria, bersama Kasubbag Administrasi Rahmat Mantau, mengikuti Rapat Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja (Satker) Baru Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah mengalami pecah DIPA Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring oleh Bawaslu RI, Rabu (15/10/2025).

Dalam rapat tersebut, Rahmat A. Djakaria memaparkan progres pendaftaran user aplikasi keuangan setelah dilakukannya pemisahan DIPA di hadapan Bagian Perencanaan Bawaslu RI serta Kepala Bagian dan Kepala Sekretariat dari 79 satuan kerja baru se-Indonesia. Ia menegaskan bahwa proses administrasi berjalan sesuai rencana tanpa hambatan.

“Alhamdulillah, hingga saat ini tidak ada kendala dalam pengurusan di KPPN. Bahkan mitra kerja kami, KPPN Marisa, turut memberikan pendampingan aktif dalam penyelesaian proses administrasi,” ujar Rahmat. Ia menjelaskan bahwa beberapa komponen penting yang sedang difokuskan meliputi pendaftaran rekening bendahara, NPWP satuan kerja, serta aktivasi user pada aplikasi Sakti keuangan.

Rahmat juga menambahkan, penyelesaian tahapan tersebut menjadi krusial agar satuan kerja baru dapat segera beroperasi secara mandiri. “Kalau proses seperti pembukaan rekening dan pengaktifan user belum selesai, maka satker-satker yang sudah pecah DIPA belum bisa melakukan transaksi secara mandiri,” jelasnya.

Lebih lanjut, pihaknya memastikan komunikasi dan koordinasi terus dijaga dengan satuan kerja induk, yaitu Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo. “Kami selalu intens berkoordinasi dan melaporkan perkembangan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo serta memintakan pendampingan agar setiap langkah yang dilakukan tetap sinkron dengan kebijakan pusat,” tutur Rahmat menegaskan.

Melalui rapat ini, Bawaslu Pohuwato menunjukkan kesiapan administratif dan komitmen dalam memastikan kelancaran pengelolaan keuangan satuan kerja baru, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Bawaslu.