Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Pohuwato Hadiri Agenda Penguatan Kelembagaan bersama Deputi Administrasi Bawaslu RI

Foto

Deputi Administrasi Bawaslu RI, La Bayoni, Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, Plt. Kasek Provinsi Gorontalo, Arya Mega Natalady Sumbayak, saat pertemuan  bersama Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang berlangsung di Aula Amin Abdullah, Bawaslu Provinsi Gorontalo, Rabu (20/05/2026). 

Marisa - Ketua Bawaslu Pohuwato, Yolanda Harun, bersama Kepala Sekretariat Bawaslu Pohuwato, Rahmat A. Djakaria, menghadiri pertemuan  bersama Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo yang berlangsung di Aula Amin Abdullah, Bawaslu Provinsi Gorontalo, Rabu (20/05/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Deputi Administrasi Bawaslu RI, La Bayoni.

Dalam kesempatan tersebut, La Bayoni menyampaikan apresiasi kepada jajaran Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Bawaslu Kabupaten/Kota atas berbagai langkah inovatif yang tetap dijalankan di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak menjadi penghalang bagi penguatan kinerja dan pengembangan kelembagaan.

“Kami mengapresiasi upaya dan inovasi yang terus dilakukan Bawaslu Provinsi Gorontalo maupun Bawaslu Kabupaten/Kota. Di tengah efisiensi anggaran, semangat membangun kelembagaan tetap terjaga dan menunjukkan komitmen yang kuat,” ujar La Bayoni.

Kehadiran Deputi Administrasi Bawaslu RI di Gorontalo juga dirangkaikan dengan agenda pengantaran Arya Mega Natalady Sumbayak yang mendapat penugasan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo.

La Bayoni menjelaskan bahwa penugasan tersebut merupakan bagian dari kebijakan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI dalam rangka menjaga kesinambungan tata kelola administrasi dan memperkuat dukungan kelembagaan di lingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo.

Pertemuan ini menjadi momentum konsolidasi antara jajaran Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat koordinasi, menjaga efektivitas pelaksanaan tugas kelembagaan, serta memastikan pelayanan administrasi dan pengawasan tetap berjalan optimal di tengah dinamika kebijakan anggaran.