Bawaslu Pohuwato Gelar Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan bagi Penyandang Disabilitas

Marisa – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pohuwato melaksanakan kegiatan Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan bagi penyandang disabilitas tahun 2025, pada Kamis (25/09/2025). Kegiatan yang digelar di Hotel Sunrise Marisa ini dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Pohuwato, Yolanda Harun.

Dalam sambutannya, Yolanda Harun menegaskan pentingnya memberikan ruang yang setara kepada penyandang disabilitas dalam setiap tahapan pemilu. Ia menyampaikan bahwa partisipasi politik merupakan hak semua warga negara, tanpa terkecuali. “Bawaslu berkomitmen untuk memastikan bahwa saudara-saudara kita penyandang disabilitas dapat terlibat aktif dalam proses demokrasi. Kehadiran adik-adik sekalian di sini adalah bukti bahwa suara disabilitas adalah suara bangsa, yang harus kita jaga dan kita hormati,” ungkap Yolanda saat membuka kegiatan.

Sementara itu, Kepala Sekolah SLB Negeri 1 Pohuwato, M.Pi. Diange, S.Ag., yang turut memberikan sambutan, menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu Pohuwato karena telah melibatkan pihak sekolah, guru, dan terutama para siswa berkebutuhan khusus dalam kegiatan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa masih sering muncul pandangan yang keliru terhadap anak disabilitas. “Anak-anak disabilitas sering kali tidak dipandang, bahkan sudah terpatri di benak sebagian orang. Karena itu, keterlibatan dalam kegiatan seperti ini menjadi sangat berharga untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan kesadaran bahwa mereka memiliki hak yang sama,” ujarnya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Anggota Bawaslu Pohuwato, Amran Hulubangga, Munawar dan Kepala Sekretariat Rahmat A. Djakaria, Kasubbag P2H Herlinda Mansur, serta pegawai Bawaslu Pohuwato yang turut terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan.

Melalui kegiatan fasilitasi ini, Bawaslu Pohuwato berharap dapat meningkatkan pemahaman kepemiluan di kalangan penyandang disabilitas, sekaligus menegaskan komitmen untuk mewujudkan pemilu yang inklusif, adil, dan partisipatif bagi seluruh warga negara.