Bawaslu Pohuwato Gandeng UNIPO Sukseskan Kompetisi Debat Hukum Pemilu Tingkat Nasional

Marisa – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pohuwato melakukan koordinasi dengan Rektor Universitas Pohuwato (UNIPO) dalam rangka pelaksanaan kompetisi debat hukum Pemilu tingkat nasional, Senin (29/09/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu memperkuat pemahaman kepemiluan di kalangan mahasiswa.

Anggota Bawaslu Pohuwato, Munawar, menjelaskan bahwa kompetisi tersebut akan melibatkan perguruan tinggi dari seluruh Indonesia dengan mengangkat tema Penguatan Penegakan Hukum Pemilu. “Kompetisi debat ini dirancang agar mahasiswa dapat ikut serta memberikan pandangan kritis dan solusi konstruktif terkait penegakan hukum Pemilu di Indonesia,” ujar Munawar.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Pohuwato, Rahmat A. Djakaria, menuturkan bahwa kegiatan ini tidak hanya sebatas kompetisi, tetapi juga sarana edukasi politik. “Tujuan utama debat ini adalah menyosialisasikan peran Bawaslu dalam penyelenggaraan Pemilu, baik Pilpres, Pileg, maupun Pilkada. Kami ingin mahasiswa memahami lebih jauh aspek kepemiluan sekaligus penegakan hukum Pemilu,” kata Rahmat.

Rahmat menambahkan, melalui kegiatan tersebut diharapkan muncul diskursus akademik mengenai konsep penegakan hukum Pemilu yang ideal. “Kami ingin kompetisi ini menjadi ruang diskusi yang sehat, sehingga mahasiswa dapat turut serta menyumbangkan gagasan segar demi perbaikan sistem demokrasi kita,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Sub Bagian P3S, Asni Saipi, yang turut mendampingi, menyampaikan apresiasi kepada pihak UNIPO atas keterbukaan dalam mendukung kegiatan ini. “Kerja sama dengan perguruan tinggi seperti UNIPO sangat penting, karena mahasiswa adalah agen perubahan yang berperan besar dalam penguatan demokrasi,” ungkap Asni.

Rencana pelaksanaan kompetisi debat hukum Pemilu ini mendapat dukungan penuh dari Rektor UNIPO. Pihak universitas menyatakan siap memfasilitasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif serta berkontribusi dalam memperkaya gagasan mengenai penegakan hukum Pemilu yang lebih progresif.