Amran: Administrasi Menentukan Kualitas Data Pemilih, Uji Petik PDPB Terus Dilakukan

Marisa – Anggota Bawaslu Kabupaten Pohuwato, Amran, melakukan uji petik pengawasan terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kecamatan Buntulia. Kegiatan tersebut dilaksanakan di tiga desa, yakni Desa Taluduyunu, Desa Taluduyunu Utara, dan Desa Karya Indah. Senin,08/06/2026

Pengawasan dilakukan melalui metode uji petik guna memastikan akurasi data pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu menaruh perhatian khusus pada data warga yang telah meninggal dunia namun diduga masih tercatat sebagai pemilih aktif dalam basis data kepemiluan.

Menurut Amran, keberadaan data pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat berpotensi memengaruhi kualitas data pemilih. Oleh karena itu, verifikasi langsung di lapangan menjadi langkah penting untuk memastikan setiap data yang tercatat benar-benar sesuai dengan kondisi faktual masyarakat.

"Kami lebih fokus pada aspek administrasi karena administrasi sangat menentukan kualitas data pemilih. Data yang akurat menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemilu yang berkualitas," ujar Amran saat melakukan pengawasan di Kecamatan Buntulia.

Ia menjelaskan, pengawasan melalui uji petik tidak hanya bertujuan menemukan potensi ketidaksesuaian data, tetapi juga menjadi bentuk pencegahan agar proses pemutakhiran data pemilih dapat berjalan secara transparan, akurat, dan akuntabel. Hasil pengawasan di lapangan nantinya akan menjadi bahan evaluasi serta rekomendasi kepada pihak terkait dalam rangka perbaikan data pemilih berkelanjutan.

Bawaslu Pohuwato berkomitmen untuk terus mengawal proses PDPB di seluruh wilayah Kabupaten Pohuwato. Dengan pengawasan yang melekat dan berkelanjutan, diharapkan data pemilih yang dihasilkan semakin valid sehingga dapat menjamin terpenuhinya hak pilih masyarakat pada setiap tahapan pemilu maupun pemilihan.

Melalui kegiatan uji petik ini, Bawaslu menegaskan pentingnya sinergi antara penyelenggara pemilu, pemerintah desa, dan masyarakat dalam menjaga akurasi data kepemiluan. Data pemilih yang valid tidak hanya menjadi kebutuhan administrasi, tetapi juga merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan demokrasi yang berintegritas dan terpercaya.